Dugaan Rugikan Negara, Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Bandar Lampung dilaporkan Ke Polda

GMN Bandar Lampung - Diduga Rugikan Negara Realisasi Dana BOS SMAN 2 Kota Bandar Lampung Resmi di Laporkan (Dumas) Ke Polda Provinsi Lampung

Pada tanggal 19 Januari 2024 Kapolda Lampung melalui Direktur Reserse Krimal Khusus (DIRKRIMSUS) telah melimpahkan Surat Pengaduan ke Kapolresta Bandar Lampung dengan No.B/226/I/2024/Subdit III/Reskrimsus. Kamis (29/2/2024).

Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia membangun (LP NASDEM) Provinsi Lampung telah membuat surat  Pengaduan Kekapolda Lampung dengan No.10/DUMAS/DPW-LP NASDEM/I/2024 tanggal 15 Januari 2024, dugaan Tipikor Realisasi BOS TA.2022, 2023 SMAN 2 Kota Bandar Lampung.

Menurut Bidang Penindakan/Pelaporan Bustomi Marzuki Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun (LP NASDEM), dugaan Tipikor yang dilakukan oleh Kepala Sekolah, Bendahara, yaitu terkait peyerapan penggunaan realisasi Anggaran yang bersumber dari Negara yaitu Bos di SMAN 2 Kota Bandar Lampung periode Februari 2022 s.d 25 Juli 2023, ada beberapa kegiatan atau item item perbelanjaan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) tentang adanya perbuatan curang, manipulasi data, dalam pengelolaan Anggaran BOS hingga berpotensi Negara dirugikan ratusan juta rupiah.

Bustomi menjelaskan, adapun isi Pengaduan yang telah kami sampaikan ke Kapolda Provinsi lampung yaitu berkaitan dengan Dugaan TIPIKOR dalam relaisasi seperti : Langganan daya dan Jasa, Pemeliharaan sarana dan Prasarana, penyedian alat multi media, Penerimaan siswa didik baru, Pengembangan Perpustakaan.

Melihat fakta-fakta dilapangan banyak yang janggal dan ketidak sesuaian penggunaan anggaran BOS dari beberapa item-item belanja kegiatan adanya dugaan direkayasa, dan seolah-olah sesuai pemamfaatannya, bahkan terindikasi Mark-Up Anggaran di Tahun Anggaran 2022, 2023 dalam realisasi Anggaran BOS yang telah dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah SMAN 2 Kota Bandar Lampung, dan  diduga sarang KKN hingga terindikasi Negara dirugikan Ratusan Juta Rupiah. 

Dijelaskannya, bahwa Kepala Sekolah dan Bandahara sekolah hingga saat ini sangat tertutup dalam penggunaan anggaran yang diterimannya, hal ini menjadi suatu pertanyaan besar dan dikategorikan telah mengkang kangi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu Menimbang : 

a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; 

b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; 

c. bahwa keterbukaan inforrnasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat.

Dan sebagaimana dijerat dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Diketahui, sebelumnya sudah mengunjungi sekolah SMAN 2 Kota Bandar Lampung untuk melihat langsung sebagaimana peruntukan anggaran yang telah dilaporkan oleh kepala sekolah, akan tetapi pihak sekolah tidak dapat menjelaskan dan memberikan keterangan dengan baik sebagaimana isi dan atau amanah UU dalam penggunaan anggaran Negara yang bersumber dari APBN tersebut. 

Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun (LP NASDEM) Provinsi Lampung selalu Fokus melakukan Penelitian secara teratur, terperinci dan tersistimatis dalam pengelolaan anggaran Negara yang bersumber dari APBN, APBD supaya tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya, dan hal tersebut juga dijalankan sebagaimana isi Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masayarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bustomi Marzuki menambahkan, harapan Kapolresta Kota Bandar Lampung segera melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan dan per undang - undangan yang berlaku serta deteksi dini dan turun langsung ke sekolah SMAN 2 Kota Bandar Lampung untuk melakukan penelitian agar tidak ada barang bukti yang hilang sehingga dapat mempermudah Penyelidikan dan Penyidikan terkait dengan dugaan TIPIKOR yang telah disampaikan, sebagaimana isi, Pelimpahan Surat Pengaduan dari Kapolda Lampung melalui Dirreskrimsus an.Donny Aref Pratomo, S.I.K M.H selaku Komisaris Besar Polisi Dipolda Provinsi Lampung Ke Kapolresta Bandar Lampung,  jelasnya.(Red)