Carut Marut Penetapan Anggota KI di Banten, Forwatu Banten Ancam Aksi Massa di Gedung DPRD

GMN Banten - Hampir setahun hasil rekrutmen Komisioner Informasi di Banten belum menunjukkan gelagat penetapan.

Disinyalir tahapan yang sudah dilewati oleh pansel tinggal menunggu rekomendasi dari Komisi 1 DPRD Banten.

Berbagai kalangan mulai mempertanyakan soal lambatnya penetapan Komisioner Komisi Informasi di Banten dan bahkan salah satu LSM di Lebak sudah melakukan investigasi soal Mandegnya penetapan Komisioner yang diduga akibat pencoretan nama salah satu calon KI Mohammad Ojat Sudrajat oleh oknum Anggota DPRD Banten komisi 1.

"Setelah kami melakukan investigasi, ternyata oknum anggota DPRD Banten dari Komisi I yang mencoret unsur pemerintah menjadi calon komisioner KIP adalah mayoritas caleg yang gagal di Pileg lalu,” ungkap Ketua Umum LSM Abdi Gema Perak. Senin (01/07/2024). 

Salah satu Aliansi Ormas yang kini sedang fokus pada advokasi persoalan Nasional pun ikut bicara. Forum Warga Bersatu Banten (Forwatu Banten) yang digawangi oleh Arwan telah menyepakati beberapa hal terkait dengan sikap resmi Forum. Bahkan Ia menyatakan bahwa sengkarut Penetapan KI disinyalir karena faktor kepentingan.

"Saya menduga ada upaya untuk menjegal salah satu Calon Komisioner dari unsur pemerintah, sehingga usulan dari Komisi 1 DPRD Banten tidak segera disampaikan kepada PJ Gubernur," ucap Arwan.

"Jika persoalan yang semestinya dapat diselesaikan tanpa harus melibatkan indikator kepentingan pribadi dan bahkan membuat pelayanan masyarakat terganggu. Maka kami siap turun aksi di Depan Gedung DPRD Banten, mendesak Badan Kehormatan DPRD segera memanggil Oknum tersebut," pungkas Arwan.

Pengurus Forwatu Banten dari unsur FP3B sekaligus Sekretaris Forwatu Banten pun menyesalkan sikap oknum DPRD Banten tersebut.

"Sudahlah jangan mengebiri hak orang, jika kewenangan DPRD hanya melakukan uji kelayakan dan kepatutan tidak mengeksekusi dengan mencoret salah satu hanya karena soal ketidaksukaan pada pribadi bukan atas dasar kompetensi. Kami kecewa dan mohon segera dituntaskan jangan korbankan masyarakat," tutup Imdad. (Odih)