Program PKH Di Kabupaten Situbondo Jatim Diduga Banyak Yang Tidak Tepat Sasaran, Ratusan Masyarakat Mengeluh

SITUBONDO garismerahnews.com –

PKH atau Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Mereka yang berhak mendapatkan PKH adalah yang memiliki ibu hamil,nifas, menyusui, atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan atau memiliki anak usia SD dan atau SMP dan atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai Program Conditional Cash Transfers atau Program Bantuan Tunai Bersyarat.

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Dalam jangka pendek program ini bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Akan tetapi hal tersebut tidak sesuai yang terjadi dilapangan, seperti halnya Di Desa – Desa di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Misalnya, banyak Penerima Program Tersebut diduga tidak Tepat Sasaran.

Pasalnya Desi Warga Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan mengaku bahwa banyak Oknum yang berstatus Guru PNS jhga mendapatkan Program tersebut dengan berdalil Data AKP.

” aneh saja, di Tempat saya ada oknum guru PNS mendapatkan Program PKH sedangkan ada Yang kuli bangunan mala pemghasilan mingguan tidak mendapat Program tersebut, saat ditanya kepada Pihak Pemerintah Desa alasannya Desa sudah sesuai Data dilapangan sesuai Data AKP tapi pihak Provinsi yang memilah dan memilih siapa yang berhak menerima Katanya, terus kami mengadu kepada siapa ” Ujarnya Dengan Wajah Cemberut.

Senada juga diungkapkan Wahyu warga Pasir Putih mengatakan bahwa penerima Program PKH banyak sekali tidak tepat Sasaran karena survei dilapangan kebanyakan orang orang yang sudah dibilang cukup mampu yang mendapatkan sedangkan banyak warga yang memang benar benar sulit untuk makan saja harus mencari setiap hari tidak tersentuh program tersebut, wahyu merasa heran mau mengadu pada siapa sedangkan Kepala Desa juga simalakama disaat ditanyakan.

” aneh saja , kebanyakan para penerima PKH tidak tepat sasaran bukan hanya Desa Saya saja, melainkan Desa tetangga juga banyak Yang mengeluh seperti Halnya Desa Campoan dan Desa Bungatan, disaat ditanya mala Bapak Kepala Desa hampir Sama jawabannya itu Hak Provinsi bahkan saat ditanya Apa tidak bisa diubah pihak Kepala Desa Mengatakan Simalakama ” Kata Wahyu sambil Keheranan.

Kepala Desa Pasir Putih Zainal Arifin disaat Dikonfirmasi Menerangkan.

” pihak pemerintah Desa sudah sesuai data Tepat dilapangan akan tetapi itu hak Data Provinsi yang wajib memilah dan memilih siapa yang berhak menerima, ini semua menjadi simalakama kepada semua Kepala Desa ” terangnya.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Desa Tlogosari H.Hosen
” bahwa Program Tersebut juga menuai Kontroversi, Data Yang dilimpahkan Ke Kabupaten kadang tidak sama dengan Data Provinsi disaat hari penerimaan, sedangkan peraturannya tidak boleh digantikan kepihak siapapun apapun alasannya, akan tetapi keluhan Masyarakat semuanya kepada Kepala Desa, ini yang membuat kita bingung karena Aturan semua dari Pusat, akan tetapi Data Di Pemerintah Desa sudah sesuai tepat sasaran, hanya saja yang berhak memila dan memilih iya pihak Provinsi ,” Jelasnya. (Dz/Bront)