SDN 03 Warkuk Ranau Selatan OKUS Data Siswa Tidak Sinkron, Diduga Siswa Mutasi Adalah Fiktif

GMN OKU Selatan, Beragam modus yang dilakukan sekolah melakukan penyimpangan. Hal itu diduga sengaja dilakukan dengan cara serapih mungkin, sehingga publik sulit untuk mengetahuinya.

Yang sering dilakukan sekolah yaitu melakukan mark up siswa. Sekolah sengaja melebihkan jumlah yang dilaporkan ke dapodik. Sehingga pada akhirnya, siswa yang tercatat pada ahir tahun (semester genap) yang menjadi acuan untuk pencairan dana BOS tahun berikutnya tidak sinkron.

Modus semacam ini banyak dilakukan sekolah, tak terkecuali SDN 03 Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan.

Pada semester ganjil siswa sekolah itu yang tercatat di dapodik sebanyak 246 siswa . Jumlah itu sudah dilakukan cut off pada bulan Agustus 2023 dan pihak operator sekolah telah melakukan sinkronisasi terahir pada 21 Oktober 2023. Tetapi kepala sekolah mengaku jumlah riil hanya 240 siswa.

Husnawati mengaku, ada 6 siswa yang mutasi, namun identitas siswa masih tercatat disekolahanya. Hal itu disampaikan saat LSM BAKORNAS dan media garismerah.news melakukan klarifikasi data siswa pada 14 November 2023 lalu, di kantornya.

Pada awalnya, Husnawati menjelaskan secara gamblang terkait siswa yang mutasi. Tetapi setelah tim menanyakan kemana siswa tersebut mutasi dan identitas nya. Beliau terlihat kebingungan dan memerintahkan salah satu guru untuk menanyakan pada wali kelas siswa tersebut. 

" Siswa mutasi ada 6 orang, 2 siswa kelas 5 pindah ke Muaradua , untuk yang lain saya harus tanya dulu ke operator sekolah," ujar Husnawati bingung.

"Siswa yang pindah ke Muaradua itu tidak lama dan pindah lagi ke Pulau Jawa , untuk pastinya operator lah yang tahu. Kebetulan hari ini operator tidak masuk, jadi saya belum memberikan keterangan. Nanti takut salah," jelasnya.

Kepala sekolah minta agar wartawan sabar menunggu informasi setelah dirinya menanyakan kepada operator. Husnawati pun meminta nomor seluler tim, dia berjanji akan memberikan klarifikasi via whatsapp.

Namun, hingga saat ini sang kepala sekolah tidak pernah menghubungi tim untuk memberikan klarifikasi.

Tentu saja hal ini membuat kecugiaan, apalagi Husnawati tak pernah merespon saat di chat via whatsapp.

Sehingga, indikasi mark up siswa disekolah tersebut semakin terlihat. Karena, sinkronisasi terbaru tersebut menjadi dasar pengajuan mendapatkan bantuan pendidikan dari Kemendikbudristek. Langkah sinkronisasi ini dilakukan sebelum habis batas waktu cut off tanggal 31 Agustus 2023.

Sebagai lembaga kontrol sosial, tim sudah memberikan waktu kepada kepala sekolah. Namun hal itu sepertinya disepelekan.

Tim sudah bertindak profesional, agar setiap ada dugaan penyimpangan yang dilakukan lembaga publik terlebih dahulu dilakukan klarifikasi. Dan memberikan hak jawab kepada narasumber. Agar pemberitaan media tidak sebelah pihak serta tidak tendensius. Sesuai payung hukum wartawan yaitu UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Hingga berita ini diterbitkan belum ada klarifikasi dari kepala sekolah. Dengan tidak respon nya kepala sekolah kuat dugaan siswa mutasi merupakan siswa fiktif. (martin/Jmh)