Sengeketa Informasi Terkait Pinjaman Daerah Cermin Buruk Pelayanan Publik di Pesawaran

GMN Pesawaran - DPD LSM BAKORNAS PROVINSI LAMPUNG Badan Anti Korupsi Nasional Lampung Agung Sugenta, pada sidang sengketa memasuki tahapan penyelesaian sengketa informasi publik melalui ajudikasi nonlitigasi, karena upaya mediasi gagal. Selasa (3/7/2024)

Dimana pemohon transparansi pinjaman daerah Kabupaten Pesawaran, mengajukan sengketa informasi publik kepada komisi informasi provinsi Lampung, 

Sebagai termohon Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Pesawaran, yang disinyalir menyimpan dan mengelola dokumen pinjaman daerah, keberatan memberikan dokumen tersebut.

Akte perjanjian antar Pemda dan PT BJB Bank Jabar tahun 2022, dimana pinjaman sebesar 80miliar rupiah, terdapat polemik sehingga menimbulkan perselisihan, dalam proses persidangan tim kuasa termohon berdalih dokumen yang diminta adalah rahasia.

Pemohon berharap badan publik lebih terbuka berkaitan dengan pinjaman daerah, yang jelas dalam PP 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, dimana jelas-jelas menyebutkan pemerintah wajib menyelenggarakan publikasi informasi mengenai pinjaman daerah dan obligasi daerah kepada masyarakat secara berkala.

Publikasi meliputi paling sedikit kebijakan tentang pinjaman daerah, posisi komulatif pinjaman daerah, jangka waktu, tingkat suku bunga, penggunaan, realisasi penyerapan dan pemenuhan kewajiban pinjaman daerah tersebut.

Seharusnya, PPID induk pemerintah daerah harus memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang-undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tertutupnya akses publik untuk mengetahui terkait pinjaman daerah merupakan cermin buruk pelayanan publik.

Terkait permohonan informasi pinjaman daerah, mengapa termohon terkesan menutupi, sehingga menimbulkan kecurigaan ada unsur KKN dalam hal ini.(Red)