REDUK Kembali Soroti Penundaan Pleno Kecamatan Oleh KPU RI

GMN Lebak - Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan di seluruh wilayah Indonesia ditunda pelaksanaannya oleh KPU RI. 

Pasalnya penundaan dikarenakan proses maintenance server Sirekap yang di hacker.

Seperti diketahui bersama Relawan Demokrasi Untuk Keadilan (REDUK) mengkritisi proses penghitungan suara dari aplikasi Sirekap menganggu hasil yang sesungguhnya dari capaian perolehan suara masing-masing Caleg dan Capres.

"KPU RI telah menunjukkan ketidakmampuan nya dalam mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak demokrasi. 

Mestinya saat data berubah KPU RI segera melakukan upaya pemulihan," ungkap Arwan, Ketua Koordinator REDUK, Minggu (18/02/2024). 

"Dunia cyber saat ini telah menjadikan para ahli dibayar untuk mendapatkan keuntungan orang per orang, namun pihak KPU semestinya sudah menyiapkan Protokoler Keamanan dengan melakukan Mitigasi pada akun atau sistem yang di hack," tegas Arwan.

Pantauan media saat ini para petugas PPK di tingkat kecamatan kebingungan dengan keputusan yang mendadak saat para saksi dan masyarakat sudah standbye di lokasi Pleno.

"Rapat pleno rekapitulasi oleh PPK akan direschedule dan dijadwalkan kembali mulai tanggal 20 Februari. Kalau timeline awal kami pleno di kecamatan selesai pada tanggal 24, nah karena ada penundaan ini lalu jadwal nya akan berubah, kami menunggu KPU Pusat dan Provinsi dan kami juga harus pleno kembali,” papar Dewi Ketua KPU Lebak. 

Menanggapi pernyataan Ketua KPU Lebak, REDUK menilai penyelenggara pemilu tidak profesional.

"Semakin terlihat ketidakprofesionalan KPU RI, mereka telah abai pada hak demokrasi dengan mudah dan entengnya menunda Pleno hanya karena soal Tekhnis yang mestinya dikerjakan saat peristiwa terjadi. Mungkin saja jika REDUK tidak kritis pada penyelenggaraan diyakini Hasil akan disesuaikan dengan Data Sirekap yang tak sesuai Rekapan itu," tutup Arwan. (Dih)