Dugaan Politisasi PKH Pada Pemilu 2019 , Ini Kata Ketum LSM SITIJENAR Situbondo

Jawa Timur , garismerahnews.com –

Terkait adanya temuan tentang pendamping PKH Situbondo yang terlibat politik praktis dan masiv, menurut Eko Febrianto Ketum LSM SITIJENAR , akibat dilaporkannya 4 pendamping masing – masing Agus AC, Abd Latif, Nurhayinah dan Ninda, yang telah dievaluasi oleh pengwas PKH regional Jawa, kepanikan tercium dari kelompok pendamping di Situbondo. Sejumlah pendamping PKH yang tersebar di Situbondo mendapat breifng dari pihak yang menunggangi program Kemensos ini.

“Saya tidak mau main – main untuk menyibak tabir itu. Kemarin, saya dapati upaya menyatukan suara untuk tidak mengakui perbuatannya tentang bagi – bagi stiker, kampanyekan caleg DPR RI dan DPRD Propensi dari Parpol PKB masing – masing nomor urut 4. Peran ini diambil alih oleh korcam (CHL) yang sebelumnya dilakukan NINDA (korkab) yang telah kami laporkan. Bahkan, patut diduga kuat adanya keterlibatan Kepala Dinsos secara crusial,” tandasnya.

Lanjut Eko, terindikasi menjamurnya gerakan kampanye oleh pendamping PKH yang nyambi Timses ini karena ada kesepakatan atau kontrak atau dil dil tertentu dengan para caleg tersebut. Terlansir kabar jika gerakan mereka dibandrol 700 jutaan demi suksesnya 2 caleg PKB nomer urut 4 itu. “Baru – baru ini ada sayembara Mas, ini sungguh kelewatan,” imbuhnya,

Pantauan garismerahnews dilapangan, setelah 4 pendamping PKH dilaporkan, terungkap dan diketahui bahwa mayoritas pendamping PKH di Situbondo terlibat langsung dalam black campaign dengan jadi Timses 2 Caleg PKB (DPRRI & DPRD JATIM) juga 1 kandidat bupati Situbondo asal kota Bondowoso. Guna menutup akses penyidikan pengawas PKH regional Jawa, para pendamping dioltimatum agar seirama atau lebih baik diam alias tutup mulut.

Menurut pengamat politik dikota santri, sejatinya Bupati Situbondo turun tangan demi meredanya kegaduhan ini. Apalagi, ada sebagian pendamping yang berlagak menantang untuk dipanggil bupati, ini memantik kecurigaan publik, lucu sekali. “Ini program pemerintah untuk rakyat. Jika PKH ini telah ditunggangi politik, maka tujuan utama PKH akan tercederai, itupun berdampak kurang baik bagi demokrasi di Situbondo,” katanya.

Senada, Tokoh Masyarakat Situbondo juga mengatakan bahwa dampak dari ulah pendamping ini sangat berpotensi chaos dalam pemilu di Situbondo.

“Jika salah satu Parpol dengan leluasa mempolitisi PKH. Bahkan, ada oknum kadis yang diyakini terlibat langsung. Ini akan berdampak kesenjangan terselubung antar caleg, baik DPRD, DPRD Propensi dan DPR RI, nantinya rakyatlah yang akan jadi korbannya, kami akan ikut mendorong langkah Siti Jenar dengan berkirim surat yang telah diteken sejumlah tomas dan toga,” tegasnya, meminta namanya untuk disave dulu.

(Bront’s).

Editor : Yogi