Kemiskinan Ektrim Situbondo Turun 0,36 Persen Dengan Target Nol Tahun 2024

GMN Situbondo - Jawa Timur, dari hasil by data kabupaten Situbondo telah mencatat sampai  akhir tahun 2023 terkait kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,36 persen atau setara 2.490 jiwa dan akan ditargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.    

Dari hasil pendataan akhir tahun 2023, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Situbondo mencapai di angka 6.010 jiwa atau 0,87% dari sebelumnya sehingga  angka kemiskinan ekstrem mencapai sekitar 18.000 jiwa.  

"Kami mengajak para kepala desa bekerja bersama untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem dan diharapkan pada tahun ini (2024) nol persen," ujar Bupati Situbondo Karna Suswandi usai melakukan Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Pendopo Situbondo.

Ia menegaskan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Situbondo 0,36 persen sebenarnya sudah sesuai ekspektasi itu menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Namun  demikian Bung Karna ( panggilan akrab Bupati Situbondo ) menyarankan jajaran Pemkab Situbondo terus melakukan upaya-upaya mengentaskan dan menuntaskan angka kemiskinan ekstrem pada tahun ini hingga 0%

"Berbagai upaya akan  dilakukan pemerintah daerah, di antaranya :

Kita akan usahakan dengan gencar mengurangi beban masyarakat dengan menggelontorkan bantuan sosial, seperti bantuan pangan dan berbagai bantuan lainnya," kata Bung Karna

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  Situbondo  Sugiyono menjelaskan pencapaian penurunan angka kemiskinan ekstrem ini tidak lepas dari berbagai program Pemkab Situbondo yang tepat sasaran.

"Seperti pembangunan rumah layak huni dan jambanisasi, serta bantuan tunai maupun nontunai yang diberikan kepada masyarakat," katanya.

Penurunan angka kemiskinan ekstrem sampai saat ini 0,36 persen melampaui target Presiden RI, yaitu harus menjadi 1 persen jumlah kemiskinan ekstrem.

Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Pendopo Kabupaten Situbondo dihadiri para kepala desa, camat dan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait lainnya.(ADV/Rahmadi)