Budayawan Kidung Tirto, Kritik BEM UGM ke Presiden Jokowi Tak Bijak dan Liar

GMN JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. 

Pasalnya, BEM UGM yang dipimpin Gielbran Muhammad Noor ini dianggap.menghina Presiden Jokowi dengan memberikannya gelar sebagai alumnus UGM yang paling memalukan.

Hal itu mereka lakukan saat aksi di UGM pada Jumat (8/12/2023) lalu. Banyak kalangan menilai tindakan BEM UGM, khususnya Gielbran Muhammad itu melanggar etika dan kesantunan, bahkan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Sorotan dan kritik tajam terhadap BEM UGM salah satunya dilontarkan oleh budayawan Kidung Tirto Suryo Kusumo. Saat dihubungi di sela-sela ritualnya di Gunung Salak Bogor, Kidung Tirto mengatakan aksi BEM UGM seharusnya mengusung akal sehat dan budi pekerti.

"Sikap itu tidak bijak dan pemikiran liar. Sebuah aksi yang murni demi kepentingan rakyat tentunya harus berlandaskan hati nurani, bukan sekadar emosi tanpa akal budi. Apalagi jika ditunggangi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, maka aksi atau sikap itu tidak legitimate sehingga tidak boleh mengatasnamakan rakyat atau civitas akademika yang terhormat," ungkap Kidung Tirto, Rabu (20/12/2023).

Spiritualis asal Gunung Lawu yang selalu mengamati perpolitikan dan hukum ini menilai sikap BEM UGM tidak mewakili sikap mahasiswa secara keseluruhan. Sebab setiap BEM independen dalam menyampaikan sikap dan aspirasi mereka.

Menurut Kidung Tirto, pihak kampus seharusnya mengingatkan mahasiswanya agar selalu mengedepankan etika dan kesantunan saat melontarkan kritik. Pihak kampus atau rektora juga perlu memberikan arahan dan peringatan kepada mahasiswa agar tidak terjerumus ke dalam pelanggaran hukum positif maupun normatif.

"Rektorat tidak boleh menutup mata atas dinamika yang terjadi di kampus. Sebagai pimpinan kampus, rektorat harus mampu menjaga ekosistem kampus yang kritis berdasarkan data, fakta dan ilmu pengetahuan sehingga mahasiswa tidak terjerumus ke dalam pemikiran absurd dan liar. Sebuah sikap atau kritik harus terukur sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," ujar Kidung Tirto.

Dia menyarankan mahasiswa melalui BEM masing-masing menggelar diskusi komprehensif sebelum melontarkan kritik dan menyatakan sikap resmi. Sebab jika salah bersikap, bisa memicu kegaduhan dan salah pengertian di tengah masyarakat.

"Mari kita bersama-sama menjaga kondusivitas kamtibmas menjelang Pemilu 2024. Hindari konflik yang dapat mengganggu kelancaran pesta demokrasi dan pembangunan nasional," kata Kidung Tirto.(Ajisaka)