Aneh Tapi Nyata, Kenapa Harus di Persulit Anak Didik Baru Untuk Masuk Sekolah

GMN Pontianak Kalbar - Patut kita sayangkan suatu hal yang sangat mengejutkan  warga kota pontianak  ketika PJ Wali Kota Pontianak  menyatakan bahwa untuk mendaftar  sekolah harus lunas  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).dalam keterangannya di beberapa media.

Menurut Pj Walikota adalah satu syarat penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SD dan SMP di Kota Pontianak tahun ini  harus melampirkan bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dengan keterangan Pj Walikota tersebut membuat geram Dr Herman Hofi Munawar yang mana sebagi  pengamat kebijakan publik dan pakar hukum angkat bicara, pada hari Sabtu 15 Juni 2024 Wib.

Jelas Dr.Herman Hofi sudah kita ketahui bersama bahwa pemerintah  menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan pendidikan.  

Atas dasar tersebut  pemerintah membuat program  wajib belajar. 9 Tahun tertuang dalam peraturan presiden dan permen,bahwa  program Wajib Belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun merupakan  bentuk perwujudan  dari amanah konstitusi.

Kebijakan PJ. Wali Kota yang menjadikan lunas PBB  sebagai syarat masuk SD dan SMP  terkesan  terjadi  ambigu cara berfikir pemkot.

Di satu sisi  ada program wajib belajar yang meng isyaratkan tidak boleh usia sekolah tidak bersekolah, namun disisi lain pemkot  mejadikan pelunasan PBB sebagai syarat untuk masuk sekolah sudah jelas pelanggaran konsitusi dalam dunia pendidikan 

Bukan persoalan berat atau ringan nya pembayaran PBB itu tetapi maknanya ketika hal  seperti itu di jadikan persyaratan menunjukkan pemkot tidak memahami makna wajib belajar dan pelanggaran ham kepada anak anak generasi muda penerus bangsa.

Ketika negara telah menjadikan sekolah sebagai suatu kewajiban artinya tidak boleh ada kewajiban lain yang harus  dibebankan pada warga untuk  menyekolahkan anaknya.

Masih terang Dr Herman Hofi Munawar," Wajib belajar merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan  pendidikan kepada seluruh warga negaranya yang tertuang dalam UU. No 20 Tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional  Pada Pasal 1 (18) menyatakan bahwa wajib belajar, yaitu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia yang menjadi tanggung jawab pemerintah puasat dan pemerintah daerah.

Suatu hal yang agak aneh dan nyata  ketika  mengharuskan orang tua  melampirkan bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai syarat mendaftar masuk SD, dan SMP.  

Tidak ada hubungannya antara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan kewajiban membayar PBB dalam peraturan selama ini.

Seharusnya Jangan kait-kaitkan dunia pendidikan dengan pembayaran PBB, ini sudah tidak benar dan ini satu perbuatan yang tidak pantas dilakukan pejabat pemerintah kepada masyarakat. Sebab hukum tertinggi negara adalah rakyat.

Pendidikan merupakan hak seluruh anak bangsa  sehingga jangan sampai hak anak bangsa ini menjadi hilang oleh kebijakan yang melanggar norma norma kemanusiaan.

Terkait dengan adanya aturan ini kami dari "Borneo Education Watch     akan melaporkan hal ini pada kementerian  dikbud dan bapak presiden RI sebab dimana hak anak bangsa untuk menimba ilmu di nodai degan kebijakan tidak ada dalam aturan. 

Kemana anak bangsa ini mau di bawa apakah anak anak generasi muda bangsa ini masih harus seperti dulu di jaman penjajahan,mana hati nurani para pemimpin yang menikmati hak hak rakyat cetus Hofi.

Herman Hofi menuturkan,bahwa kita paham  maksud Pj wali kota dalam rangka menjaring PAD.  Kita  sangat mendukung upaya peningkatan PAD. tapi jangan libatkan dunia pendidikan seperti ini apa maksud nya.

Kita  berharap PJ Walikota  dapat  segera meninjau ulang kebijakan tersebut,  dan jangan  ada birokrasi yang panjang ketika anak-anak akan masuk sekolah tegas Dr. Herman Hofi Munawar degan nada kesal.(Red)